Berulangkali menyaksikan tayangan berita di televisi tentang penggusuran pedagang kaki lima (PKL) yang marak belakangan ini, sangat mengganggu perasaan dan pikiran saya.
Betapa tidak, sebab penggusuran itu selalu berjalan dan berakhir dengan ricuh, diwarnai adu mulut dan bentrok fisik antara para pedagang dengan aparat tramtib.
Dan parahnya, kejadian itu — yang selalu terulang dan terulang lagi sejak pertama kali saya lihat sewaktu masih anak-anak dulu — terjadi hampir di semua kota besar di Indonesia. Menjadi salah satu masalah/penyakit kronis yang terus terbawa di setiap generasi bangsa ini.
Sepertinya, setelah berulang kali ganti pemimpin, baik di pusat maupun daerah, tidak atau jarang ada yang bisa menangani masalah tersebut dengan pendekatan yang lebih manusiawi, bijak dan beradab.
Selalu para PKL itu diposisikan sebagai pihak yang bersalah, yang keberadaannya dianggap hanya mengganggu pemandangan dan merusak keindahan kota. Mereka seolah tak ada bedanya dengan hama yang harus dibasmi atau pelaku tindak kriminal yang harus dibunuh.
Apakah memang begitu? Apakah memang tidak ada cara lain untuk menangani masalah PKL — kalau memang mereka itu hanya bisa dilihat sebagai masalah — selain dengan menggusur paksa, mengusir mereka secara kasar dan menghancurkan dagangan plus peralatan milik mereka secara brutal?
Alhamdulillah, ternyata masih ada cara lain yang lebih baik!
Tapi mungkin cara ini takkan pernah terpikirkan oleh pemkot beserta aparatnya yang malas, yang lebih doyan pakai otot ketimbang otak, yang naluri, mindset dan kelakuannya dari tahun ‘70-an dulu sampai di abad 21 sekarang tetap purbakala!
Tanpa sengaja caranya saya temukan semalam, selagi membereskan tumpukan koran yang sudah dibaca. Tepatnya di Kompas Sabtu, 1 Maret 2008 lalu, halaman 16, dalam artikel berjudul : “Joko Widodo dan Misi Mengorangkan Wong Cilik”.
Artikel ini menampilkan profil Joko Widodo, walikota Solo yang berhasil menata 5.817 PKL di kotanya tanpa harus main hajar bak gerombolan barbar jaman primitif.
Menurut Jokowi, sapaannya, tugas pemkot itu memberi ruang pada pedagang kecil untuk maju, bukan menggusur mereka. Di matanya PKL itu bukan momok, tapi potensi yang tak perlu disingkirkan.
Dengan mindset seperti itu, ditambah obsesinya mengangkat status PKL menjadi saudagar, yang muncul adalah pendekatan bijak lewat dialog intensif dengan para PKL untuk merelokasi mereka ke tempat yang lebih baik dan sesuai dengan keinginan mereka.
Prosesnya berjalan selama enam bulan, lewat dialog panjang sampai 54 kali pertemuan. Sebenarnya dengan otoritas yang dimiliki tinggal buldoser, gusur dan selesai dalam tiga hari. Tapi Jokowi memilih pendekatan lewat dialog.
Hasilnya? sekarang sejumlah area di kota Solo bisa bebas PKL tanpa harus main gebuk dan main gusur! Tanpa harus menzalimi siapapun!
